Catatan Dimensi: Catatan sederhana dalam menyikapi tiap dimensi yang dilalui (M. Fatwa Faturohman). "Cogitationis Poenam Nemo Patitur."

Selasa, 03 Oktober 2017

Saya Harus Berubah

,

Bukan hal yang memalukan kiranya bila kita lebih memilih terhina karena kejujuran dibanding dipuji karena kebodohan.

Bisa jadi diantara kalian semua akan menyerang saya dengan berbagi tuduhan maupun fakta yang dibungkus sedemikian rupa. Sudah menjadi pengalaman yang mengeyangkan bagi saya ditempatkan sebagai pihak yang menerima siksaan lebih keras dibanding yang lain. Tentu saja ini bukan pembelaan saya atas apa yang pernah menimpa hidup saya. Ini adalah sudut pandang lain yang harus kalian dengarkan. Sudut pandang dari pelaku utamanya sendiri.

Jangan kira saya sama sekali tidak pernah memikirkan ini semua. Saya tahu apa yang menimpa saya, apa yang saya lakukan, dan konsekuensi apa yang harus saya tanggung. Saya juga berpikir, sama seperti kalian. Bahkan mungkin saya melakukannya lebih keras dibanding yang lain hingga saya sampai pada fase seperti ini dalam hidup saya. Jelas saja mengakui kesalahan itu tidaklah mudah. Apalagi kesalahan yang diperolok, dicibir, dimaki-maki, ditimpali, bahkan dihinakan. Saya harus selalu siap dengan itu semua. Nyatanya siap tidak siap, saya harus siap. Kalian tidak akan peduli dengan hal itu.

Saya sudah bosan dengan diri saya di masa lalu. Sungguh melelahkan rasanya berada dalam kurungan masa lalu, masa-masa dimana diri saya menjadi "bukan saya". Saya merasa sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan dan tipu daya. Terlalu banyak waktu saya dihabiskan untuk menjadi seseorang yang berusaha mengikuti kemauan orang lain. Seseorang yang ingin dilihat sebagai "orang yang diinginkan semua orang". Apakah saya menikmatinya? Jelas saya tidak merasa nyaman dengan itu semua.

Satu-satunya hal yang kemudian saya pikirkan adalah tentang perubahan. Saya tidak bisa terus-menerus berada dalam kondisi seperti itu. Apalagi dengan apa yang kemudian terjadi dalam hidup saya. Saya tidak bisa menjadi orang lain ketika orang-orang di luar sana justru mempermasalahkan tentang diri saya. Benar, apa adanya diri saya. Termasuk juga kesalahan yang saya lakukan. Lebih lagi, kekurangan yang ada dalam diri saya. Faktanya tidak semua orang bisa memaklumi hal itu. Tidak semua bisa mengerti dan memahami diri saya. Bisa jadi orang-orang ini tidak pernah mengenal saya.

Saya hanya ingin berubah dan menjadi diri saya. Tak banyak hal yang saya  rencanakan dalam hidup saya. Termasuk dengan segala kekeliruan dan juga keterpurukan yang pernah menghampiri saya. Hingga kemudian saua memilih untuk beristirahat dan melepaskan semuanya. Saya membiarkannya selagi saya menikmati masa-masa dimana saya menemukan kebebasan dalam diri saya. Saya mengikuti arus perubahan. Saya menikmatinya, dan saya yakin bahwa perubahan itu harus terjadi, dan akan terjadi.

Ini adalah langkah perubahan paling awal dan mendasar bagi saya. Bahwa berbicara dan berbagi adalah suatu momen besar yang harus saya maknai sebagai momen terbaik untuk memulai segalanya. Benar, saya melarikan diri dan sekian lamanya memilih bungkam dari segalanya. Ini juga yang menjadi kesalahan tak terelakan dari seseorang yang seharusnya bisa melakukan ini lebih awal. Tapi percayalah, tidak semudah itu. Meskipun kemudian kesalahan ini benar-benar diakui sebagai sebuah "sebenar-benarnya kesalahan" oleh mereka di luar sana. Namun saya tidak gentar dan merasa ragu. Saya merasa bahwa apa yang saya ambil merupakan tindakan yang benar dan tepat. Setidaknya untuk saat ini.

Pernah juga saya menyalahkan diri saya sendiri atas kelemahan saya. Ketidakpercayaan dan keterlambatan saya untuk menyadari perubahan merupakan hambatan yang cukup sulit bagi saya. Lama sekali saya terkungkung dalam dilema yang tak berkesudahan hingga menghambat perubahan itu menghampiri saya. Hingga akhirnya perubahan itu sendiri yang memaksa saya untuk berubah. Benar kiranya bahwa perubahanlah yang mampu membawa perubahan, dan perubahanlah yang tidak pernah berubah, sebab ia senantiasa berubah. Saya tahu bahwa perubahan adalah jalan satu-satunya.

Dewasa ini ada banyak cara dan media untuk menyampaikan maksud hati yang sebenarnya. Dari banyaknya cara itu tentulah dipilih cara yang menyamankan, khusus bagi saya, cara yang menurut saya tepat untuk dilakukan. Bahwa menulis seperti ini adalah cara yang bisa dan baik untuk saya lakukan. Saya melakukannya, sebab saya harus melakukannya, dan saya sudah terbiasa dengan itu, saya hanya perlu membiasakannya lagi, dan saua memang sudah melakukannya. Kau bisa melihat itu kini, kau membaca hasilnya.

Perubahan itu pasti terjadi meskipun tidak sekaligus dirasakan dampaknya. Sebagaimana denganku, mungkin kau mengatakan tulisan ini tidak menjawab apa-apa, tidak memperbaiki apapun, atau belum mengubah sesuatu sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain, oleh mereka, oleh kalian. Akan tetapi, sungguh ini sangat bermanfaat bagi saya. Khususnya tentang bagaimana caranya berkomunikasi dan kembali berani berbicara kepada orang lain, sesuatu yang lama sekali tidak saya lakukan beberapa waktu terakhir. Seperti di tulisan saya yang lalu, pada akhirnya saya tidak melakukan ini untuk siapapun juga. Saya melakukannya untuk diri saya.

Perubahan ini saya dedikasikan untuk hidup saya, karena saya harus berubah, dan saya siap untuk berubah. Sebagaimana kalian, saya juga berhak bahagia.

Read more →

Senin, 02 Oktober 2017

Welcome Back

,

Tidak terasa sudah bertahun-tahun lamanya saya tidak mengupdate postingan di blog ini. Well, akhirnya saya tertarik juga untuk kembali mengusik keberadaan laman yang satu ini.

Hello, it's me!
Terima kasih untuk kunjungannya. Disengaja ataupun tidak, saya sangat bersyukur karena blog ini tidak pernah mati. Setidaknya sampai hari ini saya bisa kembali kesini, dan kembali menjadi diri saya. Maksudnya? Saya kembali! Tenang, saya baik-baik saja. Saya ada disini, masih setia, dan menunggu.

Maafkan saya atas kesalahan yang telah saya perbuat beberapa waktu kebelakang. Sejujurnya, itu bukanlah keinginan saya. Benar, saya tidak bermaksud untuk membuat ini menjadi rumit. Saya hanya butuh waktu untuk benar-benar memahami segalanya. Khususnya memahami diri saya sendiri. Saya benar-benar menyesal harus mengatakan ini. Bahwa saya ingin menjadi diri saya sendiri.

Selama ini kalian tidak atau belum mengenal saya secara personal. Kalian hanya mengenal saya dari luar. Seorang yang tersenyum, tertawa, ambisius, keras kepala, egois, perfeksionis, bahkan mungkin tidak tahu malu. Kalian hanya mengenal saya, tapi tidak pernah mengetahui saya yang sebenarnya.

Apa yang sudah saya lewati sebelumnya merupakan bagian dari hidup saya. Jelas saya sangat menghargai hal itu dan saya tidak menyesalinya. Buat saya itu adalah kehidupan yang dibebankan atas nama saya. Saya salah, maka salahkan saya, koreksi dan kritik saya. Apabila saya benar, maka hargailah saya. Sementara itu, saya tidak mau kehilangan rasa syukur atas pengalaman hidup saya. Itu membuat saya banyak bersyukur.

Apapun yang telah terjadi sebelumnya merupakan pelajaran berharga bagi saya. Bisa jadi selama ini saya lari dan diam. Percayalah, itu tidak dilakukan untuk kesia-siaan semata. Saya mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Sesuatu yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Saya mendapatkan banyak inspirasi dan motivasi untuk hidup lebih lama lagi, lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini adalah perjuangan buat saya.

Terima kasih untuk kalian yang masih memercayai saya. Sungguh saya tidak akan pernah melupakan budi baik kalian semua. Khusus untuk kalian yang berasal dari masa lalu, maafkan saya jika membuat kalian kecewa dan tidak memenuhi ekspektasi kalian semua. Sekarang bukan lagi tugas saya untuk mengikuti apa yang orang lain kehendaki, melainkan mengikuti kata hati saya sendiri. Saya berjuang bersama takdir yang telah dituliskan atas nama saya, dan saya percaya itu.

Salam sayang dan penuh perhormatan dari sahabat kalian semua, untuk sahabat dan keluarga di luar sana.

Fatwa Rohman.

Read more →

Minggu, 21 Desember 2014

Pencapaian dan Keberhasilan seorang Presiden

,
http://mobileapp-development.com/media/195520/success.jpg

Tepatnya 20 Desember 2014, saya mengutip tulisan Bapak SBY di akun media sosial Facebook miliknya atas tanggapan beliau mengenai situasi ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini. Beliau menjelaskan bagaimana seorang pemimpin semestinya bertindak dan memutuskan mengenai suatu persoalan. Kemudian, saya menuliskan opini saya mengenai tulisan Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut. Tak dapat dipungkiri, bahwa saya memang menaruh kekaguman kepada sosok beliau, baik sebagai seorang pemimpin, akademisi maupun penulis yang sangat cerdas. Utamanya dalam hal tulisan beliau. Terlihat bahwa pemikirannya amat terstruktur dengan dibarengi oleh tutur kata yang santun. Saya tidak mau terjebak dalam situasi fanatik menyukai atau membenci. Disini saya mencoba untuk berlaku objektif. 

Tak lama setelah dituliskan komentar saya mengenai tulisan Pak SBY tersebut, seorang teman sekawan saya waktu SMA mengirimkan pesannya. Adapun inti pesannya adalah mengenai tanggapan saya akan sosok Pak SBY, pencapaian yang ia raih dan keberhasilan yang telah beliau lakukan. Jujur, saya sempat bingung menanggapi pesan teman saya tersebut. Bukan apa-apa, saya takut bahwa opini saya akan tulisan Pak SBY tersebut menimbuljan stigma bahwa saya pendukung setia beliau, fanatik akan ketokohannya dan meng-iyakan tiap pemikiran dan tindakannya. Disini, saya mencoba untuk menjelaskan dengan sebaik mungkin. Berada dalam kenetralan yang saya junjung.

Pada kesempatan itu pula, saya menyempatkan diri untuk menjawab pesan dari teman saya tersebut. Adapun isi jawaban saya sebagai berikut:
"Apabila berbicara mengenai pencapaian, itu tandanya hal-hal yang telah dicapai. Apabila berbicara masalah keberhasilan, itu artinya pencapaian yang berhasil dan bertahan lama.
Saya tidak berniat untuk membanggakan atau mengagungkan. Tiap orang memiliki segi positif dan keberhasilannya masing-masing.
Apalagi jika hal itu berkaitan dengan pemimpin, yang tentu saja tugasnya memimpin dan memberikan keputusan.
Lebih hebatnya lagi, pemimpin ini adalah pemimpin negara, yang dikatakan abstrak, tidak memiliki ujung dan kepastian.

Berdasarkan hal itu, menjadi sosok pemimpin, Presiden Indonesia, sudah menjadi pencapaian beliau. Saya tidak mau membahas masalah politik, ekonomi maupun hal lainnya, karena hal itu bersifat sensitif dan hanya berdasarkan subjektivitas semata. Silahkan -teman- mengartikan pencapaian beliau dimana saja, karena hal itu yang  -teman- tahu dan rasakan.

Selanjutnya, apabila berbicara mengenai keberhasilan Beliau, saya juga tidak mau congak dengan berkata ini keberhasilan, ini salah satu kebanggaan beliau. Saya ini rakyat Indonesia dan kita sama-sama merasakan hal itu. Bagi saya, keberhasilan beliau cukuplah menjadi presiden Indonesia yang "berhasil" menyelesaikan jabatannya selama 5tahun (periode pertama) dan mendapat kepercayaan publik untuk menjabat 5tahun berikutnya (periode kedua). Kepercayaan itulah yang menjadi keberhasilan beliau. Tentu saja, hal itu tidak berwujud nyata ataupun dirasakan langsung. Akan tetapi, melalui kepercayaan itu, beliau bisa membuktikan bahwa pencapaiannya sebagai presiden dapat diapresiasi oleh masyarakat.

Pada intinya, pencapaian dan keberhasilan tidak dapat dilihat dari apa dan bagaimana wujudnya, tetapi hanya dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikenang dan dibanggakan. Sebagai rakyat, saya menilai banyak hal. Dan kita menilai banyak hal. Berpikirlah positif, hargai tiap usaha, karena itu tidaklah mudah.
Saya percaya, segala hal memiliki jalannya, termasuk hal-hal sulit sebagai seorang pemimpin. Marilah kita sama-sama berbenah untuk negara yang lebih baik."

Demikianlah jawaban saya atas pesan yang dikirimkan teman saya mengenai kepemimpinan Pak SBY selama 2 periode. Intinya, tiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Kita sebagai manusia, dan khususnya sebagai rakyat memahami segala persoalan sebagaimana adanya. Hanya penilaian objektif yang tidak menimbulkan kerancuan.

Saya sangat bersyukur atas pesan teman saya tersebut. Dari sana, saya bisa mengetahui bahwa dalam situasi sekarang, masih ada pemuda-pemudi yang memikirkan bangsa dan negaranya. Saya amat berterima kasih karena saya bisa berbagi pemikiran dan juga berada dalam lingkup orang-orang yang memiliki kepedulian serta integritas yang baik. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan hati yang lapang.

Diposkan melalui Blog Mobile. Depok, 21 Desember 2014
Atas tanggapan pesan teman saya di Facebook. 20 Desember 2014.

Read more →

Kamis, 30 Oktober 2014

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Perubahannya

,
(http://ristek.go.id/file/gallery/2010.12.354.puu%20copy_2.jpg)



oleh M. Fatwa Faturohman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia)

PENGANTAR

Sebetulnya, niatan saya hendak membagikan beberapa materi hukum secara sistematis dan komprehensif. Akan tetapi, berhubung terbatasnya waktu dan belum tepatnya jadwal yang telah direncanakan, saya akan membagikan materi yang penting-penting terlebih dahulu. Seperti pentingnya penggunaan istilah Amendemen dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Perubahannya ini. Adapun alasan saya menjadikan materi dalam postingan ini sebagai salah satu -yang penting- karena kami (mungkin juga Anda) akan ditanya mengenai hal ini. Seperti, bagaimanakah kedudukan konstitusi, bagaimanakah kedudukan undang-undang, dsb. Khususnya bagi saya selaku mahasiswa hukum, saya -dkk- sering ditanya mengenai tata urut peraturan perundang-undangan. Adapun urgensinya terletak pada asas hukum yang berlaku yakni, peraturan -hukum- yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan -hukum- yang berada diatasnya (Lex Superior Derogat Legi Inferiori). Untuk memenuhi pemahaman kita mengenai hal ini, maka saya merasa perlu untuk membagikan hal ini kepada pembaca sekalian. Kurang lebihnya, saya memohon saran dan kritik yang konstruktif.

MATERI

Dimanakah kita dapat menemukan hukum? Dimanakah kita dapat menggali hukum? Bagaimanakah hukum dapat memiliki kekuatan hukum mengikat? Bagaimanakah hukum dapat memiliki kekuatan memaksa? Rasa-rasanya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan alamiah yang akan diajukan oleh segenap orang yang hendak memaknai hukum sebagai sebuah peraturan. Secara jujur, kita tak dapat memaknai hukum sebagai suatu aturan yang dipatuhi tanpa memahami alasan dari kepatuhan kita. Apabila kita mau belajar dan memahami, maka kita akan mengetahui dengan gembira karena kita telah menemukan esensi dari segala hal, termasuk hukum itu sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang penulis cantumkan sebelumnya merupakan jalan bagi kita untuk sampai pada apa yang dinamakan dengan Sumber Hukum. Penulis tidak akan -tidak berniat- untuk membahas mengenai materi Sumber Hukum, karena itu sudah direncanakan masuk pada pembahasan lain. Adapun masuknya materi tersebut karena tidak lain bahwa Peraturan Perundangan-undangan merupakan salah satu sumber hukum, baik secara positif (di Indonesia) maupun universal (di negara hukum).

Sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Alga membagi sumber hukum menjadi dua, yakni sumber hukum Materil dan sumber hukum Formil. Sumber hukum materil merupakan tempat darimana materi hukum itu diambil. Berkaitan dengan muatan atau isi yang menjadi objek studi penting sosiologi hukum. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku formal. Undang-undang sendiri merupakan salah satu contoh sumber hukum formil, karena dilihat dari bentuk dan cara terjadinya merupakan ketetapan penguasa (Legislatif dan Eksekutif) yang memperoleh sebutan "undang-undang".

Bahasan tidak akan meluas hingga pengertian Undang-undang, Proses pembuatan undang-undang ataupun hal ihwal lainnya. Disini, pembahasan akan berlanjut kepada hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri. Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarchie (urutan). Tata urutannya berjenjang dan sesuai tingkatannya. Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah (misalnya: Grondwet, Wet, A.M.v.B, Ordonnantie, Regeringsverordening, UUD, UU, PP, dll). Tata urutan peraturan tersebut tidak menghendaki adanya konflik atau pertentangan satu sama lain. Tidak lain diadakannya hierarki itu sendiri, karena memang tujuannya tidak dikehendakinya suatu ketidakpastian hukum, dimana setiap aturan memiliki porsinya, memiliki kekuatannya. Adapun dalam prosesnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; mengenai aturan yang sama. Apabila terjadi konflik, munculnya dua aturan mengenai hal yang sama, maka peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Hakikatnya, peraturan yang rendah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dikenal dengan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori.


Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat 3, UUD'45) tentulah -harus- memiliki peraturan perundang-undangannya. Dalam perkembangannya, aturan perundang-undangan tersebut masuk dalam beberap fase. Hal itu tidaklah terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Rupanya, sejarah memang menentukan hukum suatu negara, suatu bangsa. Maknanya, sejarah disini memberikan pengetahuan bahwa pentingnya kita untuk menelisik lebih dalam kedalam suatu peraturan yang diberlakukan dimasanya (hukum positif pada saat itu). Mengapa penulis menyinggung hal ini, karena untuk masuk kedalam fase-fase perubahan hierarki peraturan perundang-undangan, mau tidak mau kita harus membuka kembali sejarah. Sejauh ini, perubahan tata urutan perundang-undangan, berkaitan dengan perubahan rezim kepemimpinan. Diantaranya masa orde lama (Surat Presiden Tanggal 20 Agustus 1959), masa transisi orde lama-orde baru (TAP MPRS No. XX/MPRS/1966), masa transisi reformasi (TAP MPR No. III/MPR/2000), masa reformasi (UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011). Adapun untuk penjabarannya akan dijelaskan dibawah ini.


A. Berdasarkan Surat Presiden No.3639/Hk/59 Tanggal 26 November 1959

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu 5 juli 1959 sampai dengan 1966 atau masa orde lama, Presiden Soekarno dalam suratnya kepada ketua DPR No. 2262/HK/59 Tanggal 20 Agustus 1959 yang selanjutnya dijelaskan dengan surat Presiden No.3639/HK/59 Tanggal 26 November 1959, menyebutkan bentuk-bentuk peraturan negara setelah Undang-Udang Dasar adalah:
  1. Undang-Undang 
  2. Peraturan pemerintah 
  3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) 
  4. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 
  5. Peraturan presiden didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, untuk melaksanakan penetapan Presiden
  6. Peraturan pemerintah untuk melaksanakan peraturan presiden (ini lain daripada peraturan pemerintah ex Pasal 5 ayat 2 UUD 1945) 
  7. Keputusan presiden untuk melaksanakan pengangkatan
  8. Peraturan/keputusan Menteri. 
Di sini tidak dicantumkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bentuk peraturan perundang-undangan karena menganggap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar.

B. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966

Pada saat berakhirnya masa pemerintahan Orde lama dan memasuki masa Orde Baru, Presiden Soekarno menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) untuk perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dikembangkan oleh DPR-GR dan hasilnya di awal Orde Baru dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia disingkat TAP MPRSNo.XX/MPRS/1966. Dalam lampiran II (pokok Pikiran IIA) TAP MPRS tersebut disebutkan Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 :
  1. Undang-undang Dasar 1945 peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yang pelaksanaannya dengan ketetepan MPR, atau keputusan presiden
  2. Ketetapan MPR. Menurut TAP MPR No. I/MPR/1973 tentang Tata Tertib MPR, bentuk keputusan MPR ada dua macam, yaitu TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undang dan TAP MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan presiden.
  3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk melaksanakan UUD atau TAP MPR. Dalam kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan sebagai pengganti undang-undang. Peraturan ini harus mendapat persetujuan DPR. (Pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945)
  4. Peraturan Pemerintah yang memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang
  5. Keputusan Presiden. Ini merupakan keputusan yang bersifat khusus (einmalig) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD, TAP MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah
  6. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti:
  • Peraturan Menteri;
  • Instruksi Menteri;
  • Dan lain-lain-nya.
Menurut Ass Tambunan dalam bukunya yang berjudul MPR, Perkembangan dan Pertumbuhannya, Suatu Pengamatan dan Analisis, mengatakan bahwa bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 diilhami oleh tulisan Mohammad Yamin dalam bukunya yang berjudul : Naskah Persiapan Undang-undang Dasar, Mohammad Yamin mengatakan bahwa bentuk-bentuk peraturan Negara adalah sebagai berikut:
  1. UUD 1945
  2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  3. Putusan MPR
  4. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit 5 Juli1959
  5. Peraturan Presiden, peraturan tertulis untuk mengatur kekuasaan presiden berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945
  6. Keputusan Presiden, peraturan tertulis untuk menjalankan Peraturan Presiden atau Undang-Undang di bidang pengangkatan/pemberhentian personalia
  7. Surat keputusan presiden, penentuan tugas pegawai
  8. Undang-Undang
  9. Peraturan pemerintah untuk melaksanakan Penetapan Presiden
  10. Peraturan pemerintah untuk pengganti Undang-Undang
  11. Peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang
  12. Peraturan dan keputusan penguasa Perang
  13. Peraturan dan keputusan Pemerintah Daerah
  14. Peraturan tata tertib dewan dan peraturan/keputusan dewan. Yang di maksud dengan Dewan misalnya MPR, DPR, Dewan Menteri, DPA, dan Dewan Perancang Nasional.
  15. Peraturan dan keputusan Menteri, yang di terbitkan atas tanggungan seorang atau bersama Menteri.
Dari hal tersebut di atas, seperti yang disebutkan oleh Mohammad Yamin, menempatkan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR) berada diurutan ketiga setelah UUD 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dari inilah awal mulanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian dicantumkan kedalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966.

C. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.III/MPR/ 2000
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No III/MPR/2000 yang menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan menempatkan kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada diurutan kedua setelah UUD 1945. Ketetapan tersebut merupakan perubahan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.XX/MPRS/1966. Dikatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila.

D. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004


Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak lagi menempatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Memang betul pada Pasal 7 dinyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, serta kemudian juga dijelaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4), tetapi harus dikatakan bahwa status hukum tetaplah tidak jelas. Adanya ketidakpastian terhadap eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku tersebut keberadaannya tidak lagi diakui pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung mengabaikan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku tersebut baik dalam proses pembentukan undang-undang maupun dalam perumusan kebijakan negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah mengandung kesalahan yang sangat mendasar. Akibat kesalahan ini maka Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 menjadi tidak jelas statusnya. Di masa dulu, pelanggaran terhadap ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa mengakibatkan jatuhnya memorandum DPR yang berujung pada impeachment, tetapi pasca amandemen UUD 1945 langkah politik semacam itu tidak bisa lagi digunakan. Sebab, Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya bisa dilakukan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, dan atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Padahal ada 11 (sebelas) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sangat penting dan krusial jika diabaikan, apalagi dilanggar. Disana ada TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemamfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI, TAP MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, TAP MPR No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dan TAP-TAP MPR lainnya yang sangat penting dan strategis. Tapi semuanya tidak ada sanksi dan konsekuensi apapun baik secara hukum, politik, maupun manakala dilanggar. Seperti halnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang tidak jadi dibentuk sehingga pelanggaran HAM seperti Kasus 1965, Tanjung Priok, Lampung, Kasus Orang Hilang, dan sebagainya kehilangan modus dan instrumennya untuk menyelesaikannya. Sebab, modus dan instrument yang sangat bijak seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR No V/MPR/2000 diabaikan.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi tidak jelas. Karena dalam undang-undang ini posisi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dikeluarkan dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nasib Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berjumlah 139 buah menjadi tidak jelas status hukumnya. Namun, kondisi ini berakhir setelah DPR dan Pemerintah telah sepakat memasukkan kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terungkap dalam Rapat Panitia Khusus revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sehingga dari rapat tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dibahas kembali dalam sidang DPR sehingga direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang terbaru hasil revisi ini Ketetapan MPR (S) kembali dicantumkan dalam tata urut peraturan perundangan Indonesia.

E. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011


Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat tentang ketentuan baru, yakni masuknya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:
  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  4. Peraturan pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Propinsi dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten.
Dari pasal di atas, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menduduki posisinya yang benar dalam sistem hukum di Indonesia dan kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus kembali menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik lainnya. DPR dan Pemerintah (Presiden) mutlak harus memperhatikan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku, bahkan merujuk kepadanya dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Saya pelajar, kita pemelajar. Mari kita sama-sama belajar!

Terima kasih atas kunjungannya, kritik dan saran yang konstuktif amat berarti,
Salam keadilan, 


FR | 2014

- VERSI LENGKAP MENYUSUL...


RUJUKAN:
Mertokusumo, Sudikno, 2010. MENGENAL HUKUM: Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
Yuniagara, Riki. Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Lintas Sejarah. http://rikiyuniagara.files.wordpress.com/2013/06/sejarah-peraturan-perundangan-undangan-di-indonesia.pdf  Diunduh dalam bentuk Pdf (30 Oktober 2014)
Read more →

Kamis, 16 Oktober 2014

Amendemen BUKAN Amandemen

,
(http://bkp.pertanian.go.id/foto_berita/5039undang-undang.jpg)

oleh M. Fatwa Faturohman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(Manusia dan Masyarakat Indonesia)

Ini adalah tulisan saya yang pertama sejak saya menjadi seorang mahasiswa. Sebenarnya ada komitmen yang saya bangun, salah satunya mengenai jadwal penerbitan beberapa tulisan. Rencananya saya hendak menerbitkan beberapa tulisan ketika mendapatkan "jatah" liburan (maksud: Setelah UAS). Akan tetapi, ada satu "permasalahan" klasik yang cukup menganggu saya, mungkin juga orang lain, yang sama-sama memperhatikan masalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia.

Seperti masalah ketatabahasaan lainnya, fokus utama saya adalah mengenai Ejaan Yang Disempurnakan (disingkat: EYD) atau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat: KBBI). Secara pribadi, saya tidak mau menyebutkan bahwa masalah kebahasaan Indonesia terkungkung dalam hal itu saja, akan tetapi, secara umum masalah itulah yang paling banyak muncul.

Sesuai judul, "Amendemen BUKAN Amandemen", maksudnya saya hendak mengkritisi penggunaan kata dalam bahasa Indonesia yang sering keliru. Pada satu waktu, saya sedang mengikuti mata kuliah yang membahas mengenai Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam salah satu bahasannya, disinggung mengenai pengubahan Batang Tubuh UUD 1945. Nah, mulailah terjadi kegamangan dalam penggunaan istilah. Beberapa kali (baca: tidak hanya sekali), dalam materi dan diskusi yang berlangsung, menyebut dan menggunakan istilah "Amandemen" sebagai kata ganti dari "pengubahan". Pada saat itu, munculah rasa tidak nyaman dalam diri saya. Bukan apa-apa, secara naluri, apabila kita mengetahui sesuatu yang kurang tepat, tentu kita berhasrat untuk memperbaiki bahkan menolaknya. Dan pada saat itu pula saya terhentak dan pikiran saya berkata, "Hey, Amendemen BUKAN Amandemen". Mengapa saya mengatakan itu kurang tepat? Saya kira pembahasannya sudah cukup banyak dan jelas, tapi tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman dan sudut pandang saya.

Secara etimologis, amendemen berasal dari bahasa Inggris, amend (verb) yang artinya mengubah (change) atau memperbaiki (repair), kemudian dibendakan menjadi amendment yang artinya perubahan atau perbaikan. Secara umum, situs Wikipedia menerjemakan Amendemen sebagai perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Adapun secara spesifik, KBBI menerjemahkan Amendemen sebagai usul perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan dalam dewan perwakilan rakyat; penam­bahan pada bagian yang sudah ada. Istilah Amendemen juga dibenarkan secara kebahasaan oleh Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan RI. Dalam tulisannya, Pusat Bahasa Kemdiknas RI menyatakan bahwa:
"Amendemen diserap dari bahasa Inggris amendement. Kata itu dituliskan amendemen, bukan amandemen. Amendemen berarti (1) 'usul perubahan rancangan undang-undang yang dibicarakan dalam dewan perwakilan rakyat' dan (2) 'penam­bahan pada bagian yang sudah ada'. Arti yang pertama yang sering digunakan, seperti pada contoh kalima berikut. Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi ini bukanlah hal yang tabu. " 
Namun kenyataannya KBBI secara ambigu mencantumkan istilah 'Amandemen' dengan panah rujukan pada kata 'Amendemen'. Penulis berpendapat bahwa KBBI mencoba mengarahkan pembaca pada kata 'Amendemen' yang sejati, benar secara bahasa. Namun, dengan dicantumkannya kata Amandemen, seakan-akan kata 'Amandemen' pun benar secara bahasa. Hal ini sejatinya menjadi PR bagi Balai Pustaka dan Pusat Bahasa untuk mempertegas dan menghilangkan kesan kerancuan dalam penulisan istilah tersebut.

(Tambahan: Kita juga jangan terkecoh dengan hasil penelusuran kata "Amendemen" yang diarahkan oleh Google menuju kata "Amandemen". Perlu diketahui, Google tidak menyarankan kepada hasil yang sebenarnya, dia adalah mesin yang berbasis "suara mayoritas", artinya, dia mendasarkan hasil penelusurannya kepada banyaknya entri kata tersebut dalam database-nya. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar dari kita, masih salah dalam menggunakan istilah "Amendemen" itu sendiri. Sungguh sangat disayangkan. Di era teknologi sekarang, informasi didapat dengan cepat dan efisien, tetapi untuk masalah seperti ini saja, tidak dapat terselesaikan dengan cukup baik.


Sejatinya, melalui tulisan ini saya berharap bahwa istilah 'Amendemen' dapat digunakan sesuai secara bahasa dan secara makna. Sebagai bangsa Indonesia yang berikrar untuk menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia (teks Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928) hendaknya lebih peduli, mencari tahu dan menggunakan bahasa Indonesia secara komprehensif dan tepat guna. Kita tidak semata-mata menjadi pendengar yang tuli, pembicara yang bisu, pengikut yang buta, saatnya kita untuk belajar dari apa yang kita dengar dan kita saksikan. Semoga memberikan pencerahan dan manfaat yang berlimpah. 

Saya pelajar, kita pemelajar. Mari kita sama-sama belajar!
Terima kasih atas kunjungannya, kritik dan saran yang konstuktif amat berarti,
Salam keadilan, 
FR | 2014

Rujukan:
KBBI. 2014. "Amendemen". http://kbbi.web.id/amendemen  (16 Oktober 2014)
Wikipedia. 2014. "Amendemen". http://id.wikipedia.org/wiki/Amendemen (16 Oktober 2014)
Read more →

Selasa, 22 Juli 2014

Hadapi Masa Depan dan Karier

,
Akhir-akhir ini saya lebih berfokus pada masa depan dan karier. Entah apa yang membuat pemikiran tersebut menjadi begitu bergelora. Ada kemungkinan karena saya akan segera memasuki jenjang kuliah (menjadi Mahasiswa) dan akan mendalami dunia karier atau mungkin karena masa depan itu sendiri sudah terlalu dekat atau apalah itu, saya tidak bisa menebak waktu. Apalagi waktu yang terjadi adalah penjerumusan menuju sebuah dilema kehidupan. Saya mendefinisikan masa depan itu sebagai sesuatu yang terjadi karena perencanaan yang tidak dapat ditebak (istilah konservatifnya abstrak) meskipun tidak amat abstrak dan semu, namun siapalah orang di dunia ini yang berani menceritakan masa depan. Tidakkah orang tersebut begitu naif atas kenyataan bahwa dunia ini berputar ? Tuhan tak mengizinkannya untuk mengetahui lebih dahulu dari perputaran itu sendiri.

Terlepas dari waktu yang saya jalani, pemikiran atas masa depan begitu mengganggu. Mengapa saya katakan mengganggu ? karena masa depan itu sendiri belum siap saya gambarkan. Saya memiliki perencanaan untuk menghadapinya, namun rencana hanyalah rencana dan itu bisalah berubah ataupun bertolak belakang. Disinilah rasa galau dan dilema yang perlu dicerna. Saya selalu mengatakan pada diri saya-pribadi, bahwa hidup ini akan mengalami sebuah kegemilangan jika kita tahu tempatnya, namun prinsip tersebut tidak saya yakini saat ini. Prinsip muncul ketika kita menebak apa yang sebenarnya dan seharusnya terjadinya. Dengan berprinsip itulah komitmen untuk melanjutkan kehidupan menjadi mantap dan terarah. Namun, ketika kita mengarahkan kehidupan pada satu titik tujuan, maka hal lain diluar tujuan itu hanyalah sebagai penyeimbang. Dari hal itulah, mengapa masa depan menjadi begitu mengganggu dan menimbulkan perkiraan-perkiraan yang tak menentu.

Kita tidak dilahirkan untuk egois dan hanya memikirkan ambisi diri semata. Kita memiliki orang lain yang dapat dijadikan acuan. Ketika masa depan kita menanti, kita akan melihat orang lain yang telah mendahului meletakkan hidupnya dalam sesuatu yang pernah dikejar. Pada kenyataanya, orang yang terdahulu, memberikan pelajaran supaya membentuk seseorang yang akan melangkah menjadi terinspirasi. Namun apalah sebuah pelajaran jika ternyata setiap orang itu berbeda. Perbedaan yang diciptakan adalah supaya setiap orang menciptakan masa depannya sendiri. Mau jadi apa dan seperti apa hidup dimasa mendatang ? bagaimana akan dijalani ? itulah yang akan dijawab oleh setiap orang, begitupun penulis.

Hingga saat ini, masa depan menjadi momok yang harus dipecahkan. Saya pribadi selalu bercerita pada diri untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. Waktu siap membunuh itu adalah Fakta, walaupun kita jauhkan, tetap saja itu ada dan terus berjalan. Tinggal seperti apa kita menyelesaikannya. Saya menulis ini untuk mengajak setiap pribadi, bahwa masa depan itu tak dapat diterka, namun dapat direncanakan, tak dapat dipaksa, namun harus dijalani, tak dapat dihindari, namun terus berjalan. Inilah kenyataan dunia, waktu menjadi objek yang amat berat ditanggung. Manusia selalu merencanakan, menerka, mempersiapkan dan Tuhan yang menentukan. Pada akhirnya, semua kembali pada keyakinan akan berkah. Karir dan masa depan adalah pemberian yang harus kita kejar. Saya memahami konsepnya, namun tidak begitu paham secara korelasi yang mendalam. Kita hanya bisa belajar dari dasar, perlahan menuju akar permasalahan yang dihadapi.
Read more →

Rabu, 30 April 2014

Puisi CUMA

,

Cuma
Hanya ini
Begini
Begitu
Hanya itu

Cuma
Mesti begini
Ini
Itu
Mesti begitu

Cuma
Harus ini
Mesti
Begitu
Harus itu

Cuma
Umpama begini
Disini
Disitu
Umpama begitu

Cuma
Ini
Itu
Begini
Begitu
Disini
Disitu
Umpama
Kalau
Jika
Apabila
Harus
Mesti
Cuma
Begini
Begitu
Ini
Itu

~ F. R. ~

Read more →
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...